Langkah Pemerintah Bangun Industri Mobil Listrik Dinilai Tepat

09-04-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI  Dito Ganindut, foto : eno/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI  Dito Ganinduto menilai Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cukup tepat memimpin pembangunan industri mobil bertenaga listrik. Pasalnya, pengembangan mobil listrik ini bisa menjadi bagian dalam kerangka 'Making Indonesia 4.0' yang baru-baru ini dicanangkan dan mendapat dukungan penuh Presiden Joko Widodo.

 

"Kami memandang rencana pemerintah mengembangkan mobil listrik dan inisiatif 'Making Indonesia 4.0' adalah dua hal yang dapat disinergikan untuk memberikan hasil lebih optimal dengan memanfaatkan kumpulan pengetahuan, jaringan, dan pengalaman selama ini dalam membangun industri otomotif Indonesia," ujar Dito dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (9/4/2018).

 

Dijelaskan politisi Partai Golkar ini, Kemenperin baru saja meluncurkan inisiatif "Making Indonesia 4.0" dan menjadikan otomotif sebagai salah satu dari lima sektor industri yang diunggulkan untuk dikembangkan. Pembuatan mobil listrik bukan semata soal menggantikan bahan bakar dari hasil pengolahan minyak bumi menjadi listrik. Namun, lebih untuk menggantikan sebagian besar material dan proses manufaktur, dibandingkan cara memproduksi unit-unit otomotif berbahan bakar minyak sekarang.

 

"Ini menjadi tantangan bagi industri otomotif Indonesia untuk mampu menjawabnya," katanya.

 

Dito menilai pengembangan mobil listrik membutuhkan banyak dukungan, seperti dukungan dari Presiden Jokowi yang telah diungkapkannya secara langsung dalam ajang Industrial Summit 2018 baru-baru ini. Meski demikian menurutnya, hal tersebut juga harus ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Perpres (peraturan presiden) mengenai mobil listrik ini, yang sejatinya sudah cukup lama ditunggu-tunggu.

 

“Semoga Perpres yang segera diterbitkan menampung usulan mensinergikan proyek mobil listrik dengan “Making Indonesia 4.0”, termasuk kepemimpinannya," jelas Dito.

 

Selain itu pengembangan mobil bertenaga listrik ini juga harus seutuhnya mendapat dukungan penuh dari semua pihak, tidak hanya dari instansi pemerintah seperti Kemenperin, Kementerian Ristekdikti, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM. Melainkan juga dukungan dan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset yang mampu melakukan riset-riset di bidang pembuatan mobil listrik, termasuk di dalamnya material apa saja yang digunakan, sistem manufaktur, pendanaan hingga pemasarannya.

 

Bahkan, pengembangan mobil listrik juga butuh dukungan dari industri-industri otomotif yang selama ini telah melakukan kegiatannya secara nyata di tanah air. Pasalnya, pengembangan mobil listrik ini, tidak saja karena alasan mengurangi pemakaian BBM, menurunkan polusi udara termasuk emisi gas rumah kaca, atau karena ke depan penduduk dunia akan lebih banyak menggunakan mobil listrik. Namun, lebih dari itu, karena Indonesia telah memiliki pengalaman dalam pengembangan industri otomotif untuk pasar domestik maupun regional.

 

"Semoga mobil listrik ini segera terwujud di Indonesia, sebagai negara besar yang telah lama bercita-cita memiliki industri otomotif  'Merah Putih'-nya sendiri," pungkasnya. (ayu/sc)

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...